Mari Berasumsi Soal Hakim PN Palembang Parlas Nababan

Pada akhir pekan pertama di awal tahun 2016, seorang Batak dan hakim menuai ragam respon berkat sebuah pernyataan kontroversial. Namanya adalah Parlas Nababan. Seperti kebanyakan suku Batak lain yang berkecimpung di jalur hukum, dia berprofesi sebagai hakim.

Nih orangnya berserta pernyataan yang belakangan sering menghiasi linimasa.

{source name="Parlas Nababan" url="http://3.bp.blogspot.com/"} Si Hakim

Parlas Nababan via 3.bp.blogspot.com

Si Hakim

Sebuah perusahaan yang ngebakar 20 ribu hektar hutan dibebaskan begitu saja oleh Hakim Parlas karena dia menganggap hutan "masih bisa ditanam". Tindakan PT Bumi Mekar Hijau membakar hutan gak dianggap sebagai upaya perusakan lingkungan.

Padahal masih seger dong dalam ingatan kalo di tahun 2015 Indonesia karib banget sama yang namanya asap.

Siapa Sih Parlas Nababan?

{source name="Parlas Nababan" url="http://ichef.bbci.co.uk/"} Hakim (Bukan) Olajuwon

Parlas Nababan via ichef.bbci.co.uk

Hakim (Bukan) Olajuwon

Nababan kalo dibalik....

Ya betul, juga Nababan.

Batak, hakim, Nababan dibalik tetep sama tentu bukan variabel signifikan dalam melihat sosok Parlas Nababan. Berikut penelurusan MBDC di internet terkait sejumlah rekam jejaknya kala menjalankan tugas sebagai hakim:

screen-capt-sisca-yofie

  • September 2009 di Makassar mengetuai majelis hakim dan ngasih vonis bebas kepada jurnalis Upi Asmaradana yang dituduh mencemarkan nama baik Irjen Sisno Adiwinoto.
  • April 2010 di Makassar ketika hendak mengetuai majelis hakim kasus dugaan korupsi pembebasan lahan pembangunan Celebes Convention Center, Parlas urung hadir karena orang tuanya wafat. Vonis akhirnya jatuh pada bulan Juni dan bukan Parlas yang mengetuai.
  • Februari 2014 di Bandung jadi hakim anggota kasus pembunuhan Sisca Yofie yang tewas diseret sepeda motor. Parlas sempat "nyemprot" terdakwa Wawan dan Ade, "Kenapa anda saat mengendarai motor dan mengetahui korban tergusur tidak berhenti. Anda tidak manusiawi. Jadi kami engak bisa terima keterangan anda meski anda jujur."
  • November 2014 di Kupang sebagai ketua majelis hakim Parlas menjatuhi hukuman penjara tujuh tahun dan denda Rp 200 juta kepada terdakwa kasus tindak pidana penjualan orang Rebeka Oematan Ledoh. Aktivis kemanusiaan Romo Leo Mali kemudian mengritik keputusan itu karena dinilai kurang adil.
  • November 2015 di Palembang sebagai ketua majelis hakim doi ngasih vonis 2,5 tahun penjara kepada dua Kepala Dinas Kab. Musi Banyuasin yang terbukti bersalah akibat melakukan suap R-APBD.

Logika Parlas

Udah ada sedikit gambaran ya tentang Parlas. Ternyata dia cukup sering ditunjuk sebagai ketua majelis hakim, termasuk saat memimpin sidang di PN Palembang.

"Bakar hutan itu tidak merusak lingkungan hidup karena masih bisa ditanami lagi."

Sebuah logika yang berani benar dari seorang hakim dengan jam terbang tinggi. Oleh karena itu, jika meminjam logika Parlas:

  • Mencabut gigi Hakim Parlas gak akan kena pasal penganiayaan karena masih bisa tumbuh lagi (Insya Allah).
  • Menumpas keluarga Hakim Parlas gak akan kena pasal pembunuhan karena Hakim Parlas masih bisa bikin anak lagi.
  • Ngerobohin rumah Hakim Parlas gak akan kena pasal perusakan karena panggil aja tukang bangunan, bisalah pasti dibangun lagi.

Serem ya kalo beneran kejadian. Jangan sampai deh. Indonesia kan negara hukum. Apa-apa berlandaskan hukum.

Lantas kenapa putusan kayak gitu bisa muncul dari mulut Parlas?

Asumsi

{source name="Tiga Hakim PTUN" url="http://sumutpos.co/"} Tripeni - Dermawan - Amir

Tiga Hakim PTUN via sumutpos.co

Tripeni - Dermawan - Amir

Inget gak kasus suap PTUN baru-baru ini yang menyeret pengacara ternama O.C. Kaligis dan (mantan) Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella? Dua hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yakni Dermawan Ginting dan Amir Fauzi masing-masing menerima uang suap dari Kaligis sebesar 5 ribu dolar AS atau sama dengan (sekitar) Rp 69 miliar.

Asia Pulp & Paper yang merupakan ibu perusahaan terdakwa PT BMH adalah salah satu perusahaan kertas terbesar di dunia. Untuk Asia udah pasti meganglah mereka.

Mari berasumsi.

  • Kalo untuk sekedar ngasih suap ke hakim yang ngebebasin perusahaan dengan dakwaan total Rp 7,9 triliun sih bukan perkara sulit ya.
  • Udah gitu aja

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menduga ada permainan kotor dalam putusan Hakim Parlas. Rencananya mereka mau ngumpulin bukti-bukti lalu dilaporin ke Komisi Yudisial. Untuk sementara itu, mereka dan masyarakat berharap agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus konsisten untuk banding.

Kalo netizen sih masih menyoroti soal jam tangan yang dipake Hakim Parlas. Katanya sih mahal.

Tapi semahal-mahalnya jam, berapalah harga sebuah jam. Gak nyampe 1 triliun kan.

Selamat berasumsi.

Eh, omong-omong perusakan lingkungan, kemarin Presiden Joko Widodo ngelepas burung dan kodok di Istana Bogor sebagai upaya pelestarian ekosistem. Andai Jokowi sibuk dan gak ngelakuin itu juga gak apa-apa sih sebenarnya.

Karena menurut Hakim Parlas...

KAN MASIH BISA DITANAM LAGI.